Pemerintah incar target perekonomian 5,6% di tahun 2018

Pemerintah tengah merancang asumsi makro ekonomi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2018.

Dalam sidang kabinet yang sudah gelar tiga kali untuk merancang APBN 2018, Presiden Joko Widodo menetapkan asumsi pertumbuhan 5,6 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan angka tersebut tentu merupakan angka yang diambil dari yang diusulkan dalam kisaran 5,4-6,1 persen. Adapun, tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,1 persen.

“Setelah melihat kenyataan ekonomi dunia, bagaimana pajak kita, maka kita untuk 2018 ditetapkan 5,6 persen targetnya,” kata Kalla di Kantor Wapres, Selasa (4/4/2017).

Target tersebut lebih tinggi bila dibandingkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,1 persen pada tahun ini. Ada pun target tahun ini telah diturunkan dari target tahun lalu yakni sebesar 5,3 persen. Pasalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu hanya 5 persen.

"Kami lihat kan kemungkinan baseline-nya (pertumbuhan ekonomi) 5,4 persen dan sudah diskusikan, sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 5,6 persen tingkat yang optimistik, namun tetap kredibel," papar Sri Mulyani, Selasa (4/4).

Sri Mulyani mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tersebut memperhitungkan sejumlah faktor dari sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada akhir 2016 yang sebesar 5,02 persen.

Meski optimis pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih baik, ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan dipengaruhi kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global tersebut, antara lain berupa ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) serta kondisi geopolitikal di sejumlah negara.

"Seperti kebijakan yang dilakukan Trump (Presiden Amerika Serikat), kemudian kondisi geopolitikal dan keamanan di beberapa tempat," ungkapnya.

Lebih Rendah dari Target Awal

Pada 2014 silam, sejatinya, pertumbuhan ekonomi nasional dipatok mencapai 7 persen. Angka itu lantas diturunkan menjadi 6,1 persen setelah melalui proses analisa dan perkiraan. Tahun lalu, pemerintah kembali mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5,6 persen-6,1 persen.

"Melihat kenyataan ekonomi dunia, maka kami untuk 2018 ditetapkan targetnya 5,6 persen," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berharap agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia bisa lebih dari yang ditargetkan. Oleh sebab itu, ia akan tetap meminta seluruh elemen untuk mengusahakan angka yang lebih tinggi.

"Kita usahakan dicapai dan kalau bisa lebih tinggi dari itu," imbuhnya.

Sementara, untuk keputusan penghematan anggaran 2018 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, Jusuf Kalla menerangkan, semata-mata untuk tujuan cost effective (efektivitas biaya), di mana pemerintah menggunakan anggaran yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak.

Menurut orang nomor dua di Indonesia tersebut, anggaran tak bisa dihemat karena setelah pemerintah menganggarkan, maka itu harus dibelanjakan secara efektif dan tepat sasaran.

"Jadi, kalau uang yang ada bisa membuat jalan 1000 kilometer kenapa harus dibikin 700 kilometer," tutur dia.

Sebelumnya, Jokowi meminta seluruh menteri Kabinet Kerja untuk bisa bekerja maksimal demi mengejar keinginannya melihat perekonomian Indonesia tumbuh 5,6 persen tahun ini dan tahun depan.

Angka tersebut terbilang agresif, mengingat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen.

Target tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen, namun realisasinya hanya 5,02 persen di ujung tahun.

“Tahun depan, kami sudah tetapkan ingin pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Tetapi, saya ingin tidak hanya di 2018, kalau bisa di 2017 juga mumpung kita baru tiga bulan pertama,” ucap Jokowi di Istana Negara.

Untuk mencapai target tersebut, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan sebesar-besarnya. “Dua tahun ini harus dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga," pungkasnya. 

Target ini pun diyakini dapat tercapai dengan gencarnya pembangunan infrastruktur pada berbagai daerah.

"Misalnya di Papua ada KEK sorong. Lalu perbatasan. Ada rencana bangun jalan perbatasan. Ini adalah kegiatan yang kita harapkan bisa urai kesenjangan. Lalu Sulawesi ada kereta Manado-Bitung. Lalu ada Morowali karena ada smelter ada pelebaran jalan. Lalu Sulsel ada di tanah toraja. Lalu ada Wakatobi. Lalu ada jalan tol Balikpapan Samarinda. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Bambang di Kantor Kementerian PPN, Jakarta.Selasa (11/04/2017).

Pembangunan daerah pun akan terus digencarkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya perubahan konsep Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemerintah daerah.

"Kita harus fokus pada belanja publik. DAK 2018 sama seperti 2017, yaitu DAK reguler adalah transfer pusat ke daerah pusat berharap pemda bisa perbaiki pelayanan agar setara dengan pelayanan nasional. Sektornya seperti pariwisata dan jalan. Lalu DAK khusus pendekatannya adalah wilayah. Lalu ada DAK penugasan yang diharapkan Pemda mengerjakan untuk dukung prioritas nasional. Khususnya ke SMK," ungkapnya.

Pemerintah pun berharap target pertumbuhan ekonomi di daerah dapat meningkat. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada tahun 2018 dapat tercapai.

Adapun target pertumbuhan ekonomi 2018 per pulau adalah sebagai berikut:

1. Pulau Sumatera: 4,9%

2. Pulau Jawa: 5,8%

3. Pulau Kalimantan: 3%

4. Pulau Sulawesi: 7,8%

5. Pulau Bali dan Nusa Tenggara: 6,1%

6. Pulau Maluku dan Papua: 7,9%

"Jadi Pulau Jawa masih menopang dan kita lihat arahnya Indonesia Timur alam lebih tinggi," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Jadi menurut saya, Jika pemerintah ingin mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6% pada tahun 2018 nanti itu terlalu rendah. Kenapa? karna pada tahun 2014 saja pertumbuhan ekonomi kita saat itu sebesar 7% dan naik dari tahun sebelumnya,jadi apabila pada tahun depan perkiraan atau patokan yang diberikan pemerintah sebesar 5,6% menurut saya itu masih terbilang rendah. Yang akan terjadi ke depannya kita akan sulit mengejar ketinggalan akibat terlalu rendahnya target yang di incar. 

Apabila terjadi penurunan pertumbuhan karna masalah sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah sebaiknya penurunan terjadi  maksimal hanya sebesar 0,5% agar dapat bisa kembali dan mengcover kemundurannya. Jadi infrastruktur dan pengembangan antar daerah tidak terhambat dan setiap daerah jadi dapat maju mengikuti perkembangan ibu kotanya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untung menggecarkan kenaikan pertumbuhan ekonomi kedepan. Dengan cara apa? salah satunya menghemat anggaran APBN yang tidak terlalu penting dan mensejahterakan buruh agar meningkatnya SDM yang baik dan berkualitas.

sumber refrensi:

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170404221710-78-204985/pemerintah-patok-pertumbuhan-ekonomi-56-persen-di-2018/

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/04/04/681121/jokowi-tetapkan-asumsi-pertumbuhan-ekonomi-5-6-di-rapbn

http://economy.okezone.com/read/2017/04/11/20/1664619/incar-pertumbuhan-ekonomi-5-6-jokowi-beri-target-per-pulau

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/04/213409026/pertumbuhan.ekonomi.ri.2018.dipatok.5.6.persen.